Mahkamah Konstitusi Membatalkan UU No. 16 Thn. 2008

Mahkamah Konstitusi, Rabu, 13 Agustus 2008 memutuskan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 bertentangan dengan konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945. Keputusan itu sebagai tindak lanjut dari permohonon uji materi yang diajukan oleh Moh. Surya beserta Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI.

Sidang Konstitusi
Pada persidangan sebelumnya 15 Juli lalu saksi ahli pemohon, Ibrahim Musa menilai seharusnya anggaran pendidikan dihitung berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. “Prioritas dalam stuktur anggaran ialah mengutamakan bagaimana standar nasional pendidikan untuk satuan-satuan pendidikan itu terpenuhi,“ katanya.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya sudah berusaha melaksanakan amanat konstitusi untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, lanjut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya berkonsentrasi terhadap satu hal saja, demi keseimbangan pembangunan perlu adanya sinergi dengan anggaran yang lain.

Berdasarkan fakta hukum dan keterangan pemerintah, Mahkamah Konstitusi berpendapat, cara perhitungan persentase anggaran pendidikan yang diterangkan pemerintah bukan cara penghitungan yang dianut oleh Undang-Undang APBN Perubahan 2008, sehingga tidak memiliki nilai hukum sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan konstitusionalitas anggaran pendidikan.

Pemerintah menghitung presentase anggaran pendidikan melalui perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran hutang). Dalam kenyataannya anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2008 hanya sebesar 15,6 persen, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kendati demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-undang Nomor 16 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang APBN tahun 2008  tetap berlaku sampai Undang-Undang APBN tahun anggaran 2009 ditetapkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: